Sebelum 2015, Profesi Guru Harus Lulusan S2
Berita -- Pemerintah memberi waktu hingga akhir 2015 agar
memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hingga akhir 2012, masih ada
1.034.080 orang guru yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 atau D4.
Hal tersebut dikatakan Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang SDM
Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) dalam situs Setkab.
“Untuk memenuhi ketentuan kualifikasi minimal
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen. Guru diberi waktu sampai dengan akhir tahun 2015 untuk
memenuhi kualifikasi minimal S1 atau DIV,” ujar Setiawan, Minggu
(14/7/2013).
Setiawan menjelaskan, guru
dengan pendidikan di bawah S1 atau DIV khususnya yang telah menduduki
pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d atau pangkat yang lebih
tinggi, sampai dengan periode kenaikan pangkat Oktober 2015 dapat diberi
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan
angka kredit yang ditentukan.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan, guru
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional (Pasal 8). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9).
Adapun mengenai sertifikat guru disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 14/2005 itu, bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru
yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan
oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah (ayat
1,2).
Sementara ketentuan mengenai dosen tertuang dalam Pasal 45 UU No.
14/2005 itu, dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. Lulusan
program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b.
Lulusan program doktor untuk program pascasarjana (ayat 2).
Pada Pasal 47 Ayat (1) ditambahkan, bahwa sertifikat pendidik untuk
dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi
syarat sebagai berikut: a.Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik
pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b.Memiliki
jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. Lulus
sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan
program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
Setiawan juga menuturkan, permasalahan yang kini melekat di lapangan,
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 dan
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pendididikan tertinggi
DIII, maka kenaikan pangkatnya hanya sampai III/d.
Untuk jabatan fungsional tertentu dalam Permenpan Nomor 16 Tahun 2009
revisi dari Permenpan Nomor 84 Tahun 1993, dinyatakan bahwa kualifikasi
pendidikan yang disyaratkan adalah paling rendah Sarjana.
Berdasarkan ketentuan Permenpan Nomor 16 tahun 2009, guru
yang pendidikannya belum Sarjana maka kenaikan pangkatnya tidak dapat
melebihi III/d. “Kecuali saat mereka ditetapkan, Permenpan ini sudah di
atas III/d, dengan catatan tidak dapat naik pangkat lagi,” imbuh
Setiawan.
Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Totok Suprayitno mengatakan, penilaian dan penetapan angka
kredit guru (prestasi
kerja) dilaksanakan paling kurang satu tahun sekali. Dengan pertimbangan
kebijakan pemerintah untuk menerapkan kurikulum baru tahun 2013, yang
dimulai pada tahun ajaran baru yaitu Juli 2013.
Dalam rapat tersebut, dia mengusulkan agar Permenpan Nomor 16 tahun
2009 diterapkan mulai Juli 2013, sehingga secara normatif, penilaian
komprehensif terhadap pelaksanaan tugas guru mengikuti tahapan kalender pendidikan, yaitu mulai Juli tahun berjalan sampai dengan akhir Juni tahun berikutnya.
Sejalan dengan hal itu, maka jabatan fungsional guru
dan angka kreditnya sebagaimana diatur dalam Kepmenpan Nomor 84 tahun
1993 dapat diterapkan sampai dengan 30 Juni 2013. Sementara itu, guru yang akan naik pangkat periode Oktober 2013 hendaknya masih menggunakan angka kredit Kepmenpan Nomor 84 tahun 1993.
Sumber : www.tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar